Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terima program bantuan sosial (bansos) pangan yang dijalankan pemerintah secara masif sebelum pencoblosan Pilpres 2024, jadi penyebab naiknya harga beras dan langka. "Engga ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, (15/2/2024). Jokowi mengklaim, bansos pangan yang dilaksanakan pemerintah justru mampu mengendalikan harga beras.
"Justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat Bansos ke masyarakat justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak justru malah melompat. Ini rumus suplai dan demand. Suplainya di berikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," katanya. Jokowi mengatakan kekangkaan beras premium disebabkan karena masalah suplai, di mana hasil panen beras di beberapa daerah belum masuk ke pasar. "Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," kata Jokowi.
Selain masalah suplai, distribusi beras juga terganggu akibat banjir di wilayah Demak dan Grobogan Jawa Tengah. Selain karena banjir, distribusi juga terkendala kondisi geografis Indonesia. Jokowi Tak Terima Bansos Dituding Penyebab Harga Beras Meroket dan Langka, Janjikan Pekan Ini Normal Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 6 Kurikulum Merdeka, Kegiatan 2 Soal Pangan Lokal Halaman all
Beras Langka dan Harganya Meroket, Jokowi Tidak Terima Bansos Dituding Jadi Penyebabnya Kunci Jawaban PAI Kelas 12 Halaman 31 37 Kurikulum Merdeka, Penilaian Pengetahuan Bab 1 Halaman all JOKOWI Bantah Bansos Jadi Penyebab Harga Beras Meroket dan Langka: Engga Ada Hubungannya
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 14, 15, 16: Menyimpulkan Informasi Laporan Percobaan Halaman all Bansos Dituding Jadi Penyebab Beras Mahal dan Langka, Jokowi: Tidak Ada Hubungannya Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 6 dan 7 Semester 2, Dialog: Offering Help/Service Halaman all
"Ya ini negara besar kita harus tahu dan berpulau pulau. Kalau distribusinya kadang terhambat ya itu yang harus diselesaikan. Tapi kan itu tidak semuanya gitu loh," katanya. Namun yang pasti kata Presiden stok beras sekarang ini melimpah. Ia sudah mengecek pasar Induk Cipinang dan sejumlah Gudang gudang beras. Masalah distribusi juga sudah ditanggulangi dengan pengiriman beras oleh Bulog ke daerah dan ke pasar Induk.
"Ini kami cek sudah melimpah di sini. Kemudian dari sini akan terdistibusi ke ritel ritel ke pasar pasar tradisional. Dari sini ke daerah juga," pungkasnya. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama Bulog telah mengguyur beras ke pasar tradisional maupun ritel modern agar tidak terjadi kelangkaan. Menurutnya, sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan seharusnya sampai dengan Lebaran, stok beras aman dan terjaga.
"Ini tidak sulit, yang sulit itu kalau tidak ada berasnya, ini kan sekarang berasnya banyak. Ini karena Bulog sampai hari ini punya stok beras total 1,3 juta ton dan ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah dari jauh jauh hari. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) itu harus ada," kata Arief. Ia pun mengajak masyarakat luas untuk terus menerapkan belanja dengan bijak yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini penting agar pemerataan dapat terjadi di setiap elemen masyarakat.
"Yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas, kalau kita itu masak di rumah ya 5 kilogram (kg), 10 kg cukup ya. Tapi kalau belinya sampai 5 10 ton, itu pasti pedagang," ujar Arief. "Jadi kalau di ritel itu memang belinya yang kemasan kecil 5 kg. Kalau tidak dibatasi, nanti stok di toko cepat habis. Teman teman di ritel kan juga tidak mau stoknya kosong," lanjutnya. Ia mengatakan, masyarakat belanja seperlunya saja, tidak usah khawatir karena akan dipenuhi seluruhnya.
Arief menyebut, kalau memang kebutuhan sebulan misalnya 2 3 pack, tidak perlu beli sampao 10 pack. "Kalau rumah tangga 2 pack itu sudah cukup banget. Semua ini tujuannya untuk pemerataan. Jadi jangan dikatakan beras dibatasi 2 pack karena stok kurang," tutur Arief. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menilai bansos berupa bantuan pangan beras tak mampu menekan harga beras yang mahal di pasaran.
Namun, menurut Bayu, bantuan pangan ini telah berhasil memberi manfaat bagi masyarakat. Setidaknya ada dua manfaat yang diperoleh dari program pemerintah satu ini. "Bantuan pangan yang kita salurkan dari tahun lalu ternyata tidak berhasil menekan harga, tetapi ada dua manfaat yang diperoleh," katanya kepada wartawan di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024). Pertama, 22 juta keluarga peneriman manfaat disebut tak lagi resah karena setiap bulannya bisa mendapat beras sebanyak 10 kilogram.
"Paling tidak selama tiga bulan atau mungkin enam bulan itu aman (stok beras bagi keluarga penerima manfaat tersebut)," ujar Bayu. Kedua, kata Bayu, bantuan pangan ini mampu membuat harga beras tak lagi bergejolak. Meski masih tinggi, ia menilai harganya tak fluktuatif. "Dua manfaat itu sudah terbukti secara empiris," tutur Mantan Wakil Menteri Perdagangan era Presiden SBY itu.
Menurut Bayu, hal yang bisa menekan harga beras di pasaran adalah pasokan dan produksinya. Tim Satgas Pangan Polri turun tangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pendistribusian beras di berbagai daerah. Hal ini setelah terjadinya kelangkaan hingga berdampak kepada harga beras yang mahal di sejumlah gerai beberapa hari belakangan.
“Satgas Pangan Polri dan jajarannya terus melakukan monitoring dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras," kata Kepala Tim Satgas (Kasatgas) Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/2/2024). Whisnu mengatakan monitoring ini ditargetkan di daerah daerah yang menjadi sentra produksi beras. Dia mengatakan setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik dalam teknis pendistribusiannya.
“Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap jalur jalur pendistribusiannya, sehingga diharapkan tidak ada daerah yang ketersediaannya berasnya kurang,” jelasnya. Lalu, kata Whisnu, tempat penggilingan beras, gudang gudang penyimpanan, toko retail modern dan pasar tradisional juga tak luput untuk menjadi fokus pengawasan. Setiap daerah nantinya akan dikendalikan langsung oleh masing masing Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda di satuan wilayah dan nantinya dilaporkan ke Satgas Pangan Bareskrim.
“Tentunya, kerja sama dengan Dinas Provinsi terkait yang bertujuan memastikan kondisi di lapangan,” tuturnya. Lebih lanjut, Whisnu mengatakan penyebab berkurangnya pendistribusian beras yang terjadi beberapa hari ini karena ada gagal panen akibat cuaca di sejumlah daerah. Namun, lanjut dia, kondisi ketersediaan beras saat ini di daerah beberapa daerah masih aman meskipun harganya mengalami perbedaan sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih aman. Namun, untuk harga memang berbeda sebagaimana memang ada perbedaan HET sesuai dengan zonanya masing masing," ungkapnya. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mengkritisi pemerintah yang sibuk mengurus bantuan sosial tapi tidak fokus dalam mengendalikan harga bahan pokok. Amin berujar, padahal pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog melakukan importasi untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sesuai kegunaannya, cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan pasokan dan harga. Seharusnya, menurut Amin, pemerintah tidak perlu menunggu terjadi kelangkaan dan harga tinggi berlarut larut, pemerintah segera menggelontor CBP ke pasar. Amin menjelaskan, kelangkaan beras kali ini mengundang pertanyaan publik. Pemerintah sejak awal tahun sudah membuka kran impor beras. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah keliling ke sejumlah negara produsen untuk menyepakati import beras.
"Lha kok ini malah beras langka, kemana beras impor tersebut. Kalau memang untuk kebutuhan bansos, itu kan sudah dihitung sejak awal dan sudah dialokasikan. Mestinya beras untuk bansos tidak mengganggu pasokan beras untuk pasar," terangnya. Amin berharap ada tim independen yang memantau penyaluran beras dan kenaikan harga pangan. Ia mengingatkan jangan sampai ada penyelewengan beras bansos untuk hal lain. "Kalau pun terjadinya pembelian beras secara besar besaran seharusnya itu bisa diketahui ke mana beras itu larinya dan pihak mana yang memborongnya," tambah Amin.
Sedangkan, kata Amin, pasokan menjelang Ramadhan, menurut jadwal panen, Maret nanti sudah mulai panen raya. Bulog harus bisa meyakinkan pasar bahwa pasokan beras pada saat bulan Ramadhan dan Lebaran aman. "Bulog harus bergerap cepat untuk mengamankan stok atau CBP dengan menggencarkan pembelian hasil panen petani," imbuh Amin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey mengatakan pihaknya dijanjikan pemerintah bahwa masalah kelangkaan beras premium di ritel modern bisa teratasi akhir pekan ini.
Usai rapat bersama Badan Pangan Nasional, ia mengungkap bahwa ritel modern akan diguyur dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). "Tadi sih dibilang akhir minggu ini, tapi kita minta, karena hari Rabu libur, ya hari Kamis sudah kelihatan. Jangan tunggu Jumat dan Sabtu karena memang ini urgen kan. Jangan sampai (masyarakat) panic buying," kata Roy ketika ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). Untuk mengguyur ritel modern dengan beras SPHP, ia mengatakan pihak swasta sampai harus membantu Perum Bulog dalam proses pengepakannya.
Hal itu, menurut Roy, karena Bulog memiliki keterbatasan dalam pengepakan beras SPHP. "Ada proses di mana mereka (Bulog) harus packing. Kan Bulog juga packing terbatas, jadi perlu ada kerja sama dengan packers swasta," ujar Roy. "Jadi, beras SPHP yang karungan mau dikirim ke swasta, supaya swasa mem packing," lanjutnya.
